MAKASSAR – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Syamsul Bachri, menghadiri kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah.
Forum yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman jajaran Pemerintah Kota Makassar terkait kebijakan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administrasi atau kumpulan angka belanja dan pendapatan. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, menekankan bahwa setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur. Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
Syamsul Bachri menyambut baik arahan tersebut dan menilai penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program, termasuk di sektor kepemudaan dan olahraga, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.
Menurutnya, Dispora Makassar akan terus mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar dengan menyusun program-program yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Program yang dirancang diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga, tetapi juga mendorong pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Selain itu, Wali Kota juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan APBD, kata Appi, harus diimbangi dengan kerja sama bersama sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan program prioritas tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Syamsul Bachri berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
