MAKASSAR, TALINEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan dan program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, transformasi digital layanan publik, serta pembangunan infrastruktur strategis yang didukung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa salah satu prioritas besar Pemkot adalah pemberian jaminan sosial bagi pekerja keagamaan dan pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sepenuhnya dibiayai APBD. Saat ini, lebih dari 81 ribu warga telah mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Menurut Munafri, perlindungan tersebut akan diperluas pada 2026 dengan menambahkan sekitar 45 ribu peserta baru untuk mendapatkan jaminan hari tua. Langkah ini ditujukan untuk memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat pekerja, khususnya yang tidak memiliki penghasilan tetap. “Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban masyarakat,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sektor layanan publik, Pemkot Makassar terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi terpadu Lontara Plus yang mengintegrasikan ratusan layanan pemerintah dalam satu sistem. Sejak Juli hingga Desember 2025, lebih dari dua ribu aduan masyarakat telah masuk melalui aplikasi tersebut, dengan batas waktu tindak lanjut maksimal 2×24 jam oleh perangkat daerah terkait.
Bidang pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai program prioritas wajib. Pemkot Makassar memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, serta memberikan bantuan seragam sekolah gratis untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian besar pada pembangunan kota inklusif dengan menghadirkan infrastruktur ramah disabilitas mulai 2026. Di sektor kesehatan, pembenahan layanan Puskesmas dan rumah sakit terus dilakukan, termasuk mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang selama ini terbengkalai.
Menutup arahannya, Munafri menegaskan bahwa seluruh program tersebut bukan untuk pencitraan, melainkan tanggung jawab nyata pemerintah kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelayanan publik yang berorientasi pada empati serta dampak langsung bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.
