Makassar, Talinews.com – Perdebatan mengenai skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD atau mekanisme tidak langsung kembali mengemuka di tingkat nasional. Sejumlah partai politik mulai mendorong opsi tersebut dengan alasan efisiensi anggaran dan efektivitas sistem politik, termasuk dukungan dari daerah.
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, turut menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada tidak langsung. Sekretaris DPC Partai Hanura Makassar itu menilai bahwa sistem tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kemunduran demokrasi, melainkan perlu dilihat dari sisi manfaat dan dampaknya.
Menurut Muchlis, salah satu persoalan utama dalam pilkada langsung adalah tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan kandidat. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu praktik pengembalian modal setelah terpilih, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kebijakan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berpandangan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD justru membuka ruang pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran dana politik. Dalam sistem tersebut, penggunaan biaya kampanye dinilai lebih mudah dilacak oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, Muchlis juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai pilkada langsung kerap memicu pemborosan anggaran untuk kegiatan pencitraan, sementara skema tidak langsung memungkinkan alokasi anggaran lebih fokus pada pembangunan fasilitas publik.
Ia mencontohkan bahwa anggaran miliaran rupiah yang biasanya digunakan untuk kegiatan non-prioritas dapat dialihkan untuk pembangunan sekolah, kantor layanan publik, atau fasilitas umum lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Mengacu pada pengalaman hampir dua dekade pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia, Muchlis menilai masih banyak program kepala daerah yang belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan dukungannya terhadap mekanisme pilkada melalui DPRD sebagai bagian dari sistem demokrasi perwakilan.
Ia juga menekankan bahwa kekhawatiran mengenai dominasi partai besar seharusnya dijawab oleh masyarakat melalui pilihan politiknya. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan partai yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus menghadirkan kader terbaik di parlemen.
