MAKASSAR, TALINEWS.COM — Pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan kependudukan serta pembangunan keluarga juga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan dalam jangka panjang.
Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada bidang pemerintahan dan hukum bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang dilaksanakan anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar, Apiaty K. Amin Syam.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 7 September 2026, di Hotel Swiss-Belcourt Makassar, Jalan G. Bawakaraeng, Kota Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apiaty K. Amin Syam membuka sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si., dan Dr. H. Harmin Hamid, S.E., M.M. Sementara Ir. Hidrawati Ambo Ala, M.P. bertindak sebagai moderator.
Dalam forum tersebut, pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga menjadi bagian penting yang dibahas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup dan perencanaan keluarga yang baik.
Apiaty K. Amin Syam mengatakan, kebijakan kependudukan harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Data kependudukan yang akurat serta program keluarga berencana yang berjalan dengan baik menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan.
“Pengendalian penduduk bukan semata-mata soal angka. Di dalamnya ada kualitas keluarga, kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi yang harus kita persiapkan bersama,” ujar Apiaty.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperkuat. Informasi mengenai perencanaan keluarga harus dapat diterima masyarakat secara mudah dan tepat sehingga pasangan usia subur dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai kondisi masing-masing.
Selain itu, Apiaty juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga penyuluh, kader, dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program kependudukan dan keluarga berencana.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari capaian administratif, tetapi juga dari perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Kegiatan pengawasan tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyerap berbagai masukan mengenai persoalan kependudukan dan keluarga berencana di Kota Makassar.
Apiaty berharap hasil pembahasan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas program serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pengelolaan kependudukan yang terencana dan pembangunan keluarga yang semakin baik, Kota Makassar diharapkan mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus menciptakan fondasi pembangunan yang lebih kuat untuk masa mendatang.
