Makassar, Talinews.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk memperkuat regulasi pengadaan barang dan jasa sebagai langkah nyata mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen strategis memperkuat daya saing ekonomi daerah. Ia menegaskan, sebanyak 50 persen belanja pemerintah akan difokuskan pada produk lokal, dan separuh dari jumlah tersebut akan diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Komitmen kami jelas, setengah dari belanja pemerintah harus diarahkan ke produk lokal, dan dari situ, 50 persen lagi diberikan kepada UMKM,” tegasnya.
Mantan CEO PSM Makassar itu mengungkapkan bahwa total belanja Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, ia ingin memastikan agar peluang ekonomi dapat dinikmati masyarakat lokal, terutama pelaku usaha kecil. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Ia juga mencontohkan perlunya regulasi dalam investasi sektor baru seperti paddle tennis agar pertumbuhan ekonomi berjalan sehat tanpa menimbulkan risiko sosial maupun finansial di masa depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain mendorong ekonomi lokal, Munafri menegaskan pentingnya transparansi dan sinergi antar-lembaga, termasuk dengan LKPP, agar pengelolaan anggaran publik tetap akuntabel. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2019, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Pemkot Makassar telah dilakukan secara elektronik, dan kini Makassar menempati posisi kedua nasional dalam nilai transaksi sistem pengadaan daring, mencapai Rp645 miliar. “Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik. Ini bukti bahwa Pemkot Makassar serius menjalankan prinsip transparansi dan efisiensi,” ujarnya.
Munafri juga menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya berfokus pada bantuan tunai, tetapi juga pada program yang memperkuat daya beli dan kemandirian warga, seperti perbaikan distribusi air minum, inkubasi bisnis UMKM, serta sertifikasi higienitas pelaku usaha kuliner. “Kami ingin setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Program kami diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Munafri menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Makassar akan terus bertumpu pada tiga pilar utama: belanja lokal, pemberdayaan UMKM, dan tata kelola pengadaan yang akuntabel. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sinergi berbagai pihak, Pemkot Makassar berkomitmen menjadikan kota ini sebagai pusat ekonomi tangguh dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur. “Fokus kami sederhana tapi strategis: dari APBD untuk rakyat, demi Makassar yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.
