MAKASSAR, TALINEWS.COM — Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Dinas Koperasi Kota Makassar dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, Selasa (15/9/2026). Kegiatan Angkatan IX tersebut berlangsung di Hotel Asyra Makassar, Jalan Maipa Nomor 15, mulai pukul 12.00 WITA.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam lingkup kesejahteraan rakyat, sektor koperasi menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha, dan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Andi Suhada Sappaile dari Fraksi PDI Perjuangan membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber pertama. Keterlibatannya dalam agenda tersebut menempatkan fungsi pengawasan legislatif sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dengan perangkat daerah mengenai pelaksanaan program pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dinas Koperasi Kota Makassar menjadi mitra utama dalam kegiatan ini. Perangkat daerah tersebut memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan koperasi, termasuk mendukung pengembangan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kewenangannya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Harryman, S.STP., M.AP., sebagai narasumber kedua dan Idham Lahasang sebagai narasumber ketiga. Kehadiran para narasumber melengkapi forum pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Kesejahteraan Rakyat, khususnya yang berkaitan dengan urusan koperasi.
Melalui agenda pengawasan ini, pelaksanaan program dan peran pemerintah daerah dalam mendukung sektor koperasi menjadi bagian penting untuk dicermati. Pertukaran informasi antara unsur legislatif dan perangkat daerah dapat membantu memperjelas berbagai aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Rangkaian kegiatan dipandu oleh Rini Susanty, SE., selaku moderator. Ia mengarahkan jalannya diskusi agar materi dari para narasumber dapat disampaikan secara terstruktur dan tetap berfokus pada tema pengawasan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
Kegiatan Angkatan IX ini menjadi bagian dari agenda DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan bersama perangkat daerah terkait. Melalui komunikasi yang terbangun dengan Dinas Koperasi, diharapkan perhatian terhadap pelaksanaan urusan koperasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terus menjadi bagian dari pembahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
