Pemkot Makassar dan BPN Kolaborasi Selamatkan Aset Daerah dari Sengketa

Makassar, Talinews.com – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin semakin menunjukkan keseriusannya dalam menata sekaligus menyelamatkan aset daerah. Komitmen itu ditandai dengan langkah strategis menggandeng pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Makassar sebagai mitra utama dalam penyelesaian aset yang bermasalah.

Dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (3/10/2025), Munafri Arifuddin bersama Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, membahas langsung persoalan aset pemerintah. Tercatat sedikitnya ada 24 aset milik Pemkot yang kini berstatus sengketa akibat klaim dan penguasaan oleh pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

Kepala BPN Kota Makassar menegaskan pihaknya siap mendukung penuh langkah Pemkot. Ia menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting agar penyelamatan aset berjalan efektif. Menurutnya, persoalan sering muncul akibat miskomunikasi maupun ketidakjelasan dokumen. Karena itu, BPN berkomitmen menghadirkan kepastian hukum terhadap seluruh aset pemerintah, termasuk kemungkinan menindaklanjuti secara pidana bila ada penyerobotan.

Sementara itu, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan aset menjadi pekerjaan prioritas. Hal ini penting agar tidak mengganggu program pembangunan maupun penyusunan anggaran daerah. Ia mencontohkan sejumlah aset sekolah rakyat yang belakangan kerap diklaim pihak lain hingga menimbulkan gangguan pada proses pendidikan. Pemkot bersama BPN akan segera memetakan mana aset yang sudah berstatus “clear and clean” dan mana yang masih membutuhkan pembelaan hukum.

Lebih jauh, Munafri juga menyoroti adanya aset Pemkot yang masuk sengketa hukum maupun diklaim ahli waris, termasuk aset di kawasan Gatot Subroto. Ia berharap BPN dapat mempercepat proses verifikasi dokumen, sehingga jalur hukum bisa ditempuh dengan lebih tegas dan jelas. Selain itu, Pemkot juga mendorong inventarisasi terhadap aset sitaan maupun aset terbengkalai agar dapat dioptimalkan untuk kepentingan daerah.

Kerjasama Pemkot Makassar dan BPN ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam menjaga kedaulatan aset daerah dari berbagai klaim sepihak. Dengan langkah kolaboratif, kedua pihak optimis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, serta terhindar dari potensi penyerobotan aset oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.