MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKB, dr. Fahrizal Arrahman Husain, hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Multi-Stakeholder di Hotel Remcy, Kamis (10/9/2026). Mengusung tema mewujudkan Makassar yang inklusif, forum ini mempertemukan berbagai pihak—mulai dari SKPD terkait, akademisi, LBH, hingga 22 organisasi disabilitas—untuk menyamakan perspektif, merumuskan agenda bersama, serta mengidentifikasi persoalan krusial terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah urgensi pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Beleid yang telah berusia 13 tahun tersebut dinilai sudah tertinggal dan perlu diharmonisasi dengan regulasi nasional terbaru, sekaligus disesuaikan dengan pendekatan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang terus berkembang pesat.
Fahrizal, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, menyambut baik masukan dari ke-22 organisasi disabilitas yang hadir. Ia menegaskan bahwa aspirasi dan informasi dari kelompok-kelompok inilah yang akan menjadi “mata dan telinga” bagi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, termasuk mengawal penuh pembaruan Perda tersebut agar lebih relevan dengan kondisi kiwari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sektor pendidikan, politisi PKB ini menyoroti masih minimnya tenaga pendidik inklusif. Meskipun sejumlah sekolah dasar dan menengah seperti SD Mangkura, SMPN 5, dan SMPN 6 telah menerapkan pendidikan inklusif, ketiadaan guru pendamping khusus yang merata di setiap sekolah masih menjadi kendala utama. Menindaklanjuti hal ini, Fahrizal telah menyuarakan persoalan tersebut dalam rapat paripurna dan mendapat sinyal positif dari Wali Kota Munafri Arifuddin untuk memperluas penyediaan tenaga pengajar kelas inklusif pada tahun depan.
Selain pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan dan fasilitas publik bagi penyandang difabel turut menjadi sorotan dewan. Fahrizal mengapresiasi sebagian besar Puskesmas di Makassar yang telah memiliki aksesibilitas fisik, namun ia mendorong agar layanan khusus bagi difabel sensorik—seperti tunanetra dan tunarungu—segera disediakan secara bertahap. Tak hanya itu, infrastruktur sekolah juga diwajibkan untuk membenahi kelayakan fasilitas fisik demi menunjang proses mobilitas siswa difabel.
Dalam aspek pelayanan publik berbasis teknologi, Fahrizal mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah merancang pengembangan aplikasi Lontara+ agar lebih ramah disabilitas. Aplikasi pengaduan masyarakat tersebut akan dilengkapi dengan fitur-fitur aksesibilitas khusus, sehingga memudahkan penyandang disabilitas sensorik (tunanetra, tunarungu, dan tunawicara) untuk menyampaikan keluhan serta mengakses layanan pemerintah dengan mudah dan setara.
