MAKASSAR, TALINEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi mengambil langkah strategis untuk memperbarui regulasi pengawasan minuman beralkohol (minol). Upaya ini diwujudkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Komisi A DPRD terkait Pengawasan, Pengendalian, Pengadaan, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Melalui Rapat Paripurna yang digelar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026), regulasi anyar ini diusulkan untuk menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 agar lebih sejalan dengan sistem perizinan berusaha dan dinamika perdagangan saat ini.
Merespons pembahasan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan urgensi penguatan pengawasan peredaran minol di tengah kondisi masyarakat yang terus berubah. Pria yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa peredaran minuman beralkohol mutlak harus berada dalam koridor hukum yang ketat dan tidak boleh melonggar. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan membatasi konsumsi minuman beralkohol agar tidak berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang dinormalisasi di tengah lingkungan masyarakat perkotaan.
Lebih lanjut, Munafri menyoroti perlunya pengaturan spesifik mengenai batas usia konsumen dan pengetatan jarak lokasi tempat usaha dari fasilitas publik seperti sarana pendidikan. Di samping itu, karakteristik geografis Makassar sebagai kota pesisir yang terbuka dengan aktivitas pelayaran tinggi turut memunculkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pengawasan lintas instansi perlu diperketat untuk memblokir celah masuknya peredaran minuman beralkohol ilegal melalui berbagai jalur distribusi, terutama dari jalur laut dan kawasan kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Juru Bicara Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Qurais (RTQ), memaparkan bahwa Perda peninggalan tahun 2014 sudah harus diganti secara menyeluruh, bukan sekadar revisi parsial. Politisi PPP ini menilai regulasi lama sudah tidak mampu lagi menjangkau tantangan baru, seperti masifnya aktivitas jual beli minol melalui media sosial dan layanan pesan antar. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif terkait legalitas usaha, verifikasi usia secara daring, hingga perlindungan data pribadi konsumen.
Berdasarkan naskah akademik yang disusun, RTQ merinci bahwa materi Ranperda ini mencakup tujuh kelompok pengaturan utama yang komprehensif. Aspek tersebut meliputi pembagian kewenangan antarperangkat daerah, penggolongan minol, serta pengendalian ketat terkait lokasi dan waktu penjualan. Selain itu, aturan ini juga memuat pedoman pengawasan berbasis risiko, mekanisme tindak lanjut dan sanksi administratif, koordinasi lintas instansi, hingga ketentuan peralihan bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin sebelumnya.
Guna merumuskan payung hukum yang kuat dan aplikatif, Komisi A DPRD mendorong pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran instansi vertikal, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Melalui kolaborasi penyusunan yang inklusif ini, regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan iklim berusaha yang sehat. Lebih dari itu, Ranperda ini ditargetkan mampu memberikan jaminan perlindungan, keselamatan, dan ketertiban umum bagi seluruh warga Kota Makassar secara berkelanjutan.
