MAKASSAR, TALINEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Momentum kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan bersama oleh jajaran eksekutif dan legislatif yang berlangsung di Aula Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (17/9/2026).
Bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, forum pengesahan ini memiliki makna yang lebih mendalam, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Pria yang akrab disapa Appi ini memanfaatkan momentum ini sebagai landasan utama untuk membenahi dan mentransformasi pola pengelolaan APBD secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa ke depannya, manajemen keuangan daerah harus dieksekusi secara lebih terukur, efektif, efisien, dan yang paling krusial, membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kota.
Pembahasan dan evaluasi KUPA-PPAS ini membongkar sejumlah kelemahan tata kelola keuangan, mulai dari fase perencanaan, eksekusi lapangan, hingga lambatnya kemampuan penyerapan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Appi tidak menampik bahwa saat ini masih banyak ditemukan pola penganggaran di internal pemerintahan yang belum sepenuhnya terukur. Oleh karena itu, pembenahan bertahap mutlak dilakukan sembari mengawal ketat setiap OPD agar mampu mengejar target pencapaian dan menekan potensi membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara tegas, Wali Kota memperingatkan seluruh jajaran OPD agar mengubah pola pikir birokrasi lama. Ia tidak ingin kinerja OPD hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran yang diajukan maupun kuantitas program yang diluncurkan. Setiap usulan anggaran kini dituntut untuk memiliki landasan perencanaan yang matang, indikator keberhasilan yang transparan, dan terkalibrasi langsung dengan arah capaian target pembangunan daerah. “Kalau caranya sama yang kita lakukan, pasti hasilnya sama. Sehingga kita harus mencari cara yang berbeda,” tukas Appi.
Dari sisi legislatif, Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, memberikan sejumlah catatan kristis sebagai bahan penyempurnaan PPAS Perubahan 2026. Ia mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperbaiki tata kelola dan sinkronisasi data yang diajukan selama pembahasan anggaran. Politisi Golkar ini menekankan bahwa integrasi data di bawah komando BPKAD dan Bappeda sangat krusial demi menjamin validitas, akurasi, serta berjalannya proses pembahasan yang efektif dan produktif.
Selain persoalan akurasi data, Suharmika juga mendorong TAPD untuk lebih cermat dan selektif dalam melakukan penyerasian anggaran belanja. Meskipun proses rasionalisasi anggaran tak terhindarkan, penyesuaian tersebut harus tetap terukur dan berpedoman teguh pada kondisi faktual di lapangan. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memastikan postur anggaran yang disahkan benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas dan mendesak dari berbagai program strategis kerakyatan yang akan dieksekusi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga penghujung tahun anggaran 2026.
