MAKASSAR, TALINEWS.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (25/9/2026). Dalam pidato penyampaian nota keuangannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Makassar, Munafri menegaskan bahwa proses penyusunan APBD-P ini bukan semata-mata soal utak-atik angka, melainkan memastikan bahwa seluruh alokasi dana mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak nyata dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Secara rinci, Munafri membeberkan postur keuangan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2026. Target pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,56 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 2,75 persen (sekitar Rp128 miliar) dibandingkan target pada APBD Pokok 2026 yang menyentuh angka Rp4,69 triliun. Sebaliknya, pada pos belanja daerah justru terjadi peningkatan sebesar 1,76 persen menjadi Rp5,26 triliun. Ketimpangan postur ini menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp699,85 miliar, yang rencananya akan ditutupi sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025.
Pria yang akrab disapa Appi ini menjelaskan bahwa penyesuaian postur fiskal tersebut sangat krusial untuk menjawab dinamika pembangunan di tengah berbagai tantangan kota. Ia merumuskan tujuh kebijakan program prioritas, di antaranya peningkatan daya saing ekonomi, pengembangan SDM berkualitas, pemerataan infrastruktur, hingga mitigasi bencana. Meski dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, Wali Kota meyakini bahwa hal tersebut tidak akan menjadi penghalang asalkan terjalin sinergi dan pengawasan yang ketat antara pihak eksekutif dan legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisasi keterlambatan proyek, Pemerintah Kota Makassar juga telah menyiapkan strategi “tender dini” untuk sejumlah proyek infrastruktur strategis yang telah matang secara perencanaan. Melalui skema ini, proses lelang tidak perlu lagi menunggu hingga triwulan pertama tahun depan, sehingga pengerjaan fisik dapat langsung dikebut sejak awal Januari 2027. Salah satu mega proyek yang sempat tertunda dan dipastikan akan kembali masuk dalam perencanaan tahun depan adalah penataan kawasan Karebosi.
Munafri menaruh harapan besar agar seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD dapat berjalan lancar dalam semangat kolaborasi dan transparansi. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan kebijakan fiskal ini sebagai instrumen pengabdian dan bukti nyata kolaborasi kolektif. Menutup pemaparannya, ia menebarkan optimisme bahwa dengan pengelolaan anggaran yang terukur, inklusif, dan tepat sasaran, Kota Makassar akan terus melaju menuju kota metropolitan yang semakin maju dan berdaya saing global.
