MAKASSAR, TALINEWS.COM — Upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus menjadi perhatian DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Basdir, SE., akan melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada bidang Perekonomian dan Keuangan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 17 September 2026, bertempat di Hotel Karebosi Premier Makassar, Jalan Jenderal M. Yusuf No. 1, Kota Makassar. Agenda ini merupakan kegiatan Angkatan X yang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar.
Dalam forum tersebut, pembahasan akan diarahkan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat. Data serta dokumen kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik dan program pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Basdir dijadwalkan menjadi narasumber pertama dalam kegiatan tersebut. Selain itu, forum akan menghadirkan Irwan, D.I., SE. sebagai narasumber kedua serta Dra. Sittiara, M.Si. sebagai narasumber ketiga. Sementara kegiatan akan dipandu oleh Haidir Majid selaku moderator.
Melalui kegiatan pengawasan ini, peserta akan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pentingnya ketertiban data dan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Forum juga diharapkan membuka ruang komunikasi mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pelayanan kepada warga.
Basdir menilai pengawasan DPRD tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga bagaimana pelayanan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, masukan dari peserta menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan serta aspek pelayanan yang masih perlu diperkuat.
Kegiatan ini diharapkan berlangsung secara interaktif dengan melibatkan peserta dalam diskusi dan penyampaian aspirasi. Berbagai pandangan yang muncul nantinya dapat menjadi bahan pengawasan DPRD dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Makassar.






