MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dr. Fahrizal Arrahman Husain, melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada bidang kesejahteraan rakyat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sabtu, 25 Juli 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Karebosi Premier Makassar, Jalan Jenderal M. Yusuf No. 1, tersebut membahas pelaksanaan penanggulangan bencana sekaligus penguatan pengawasan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dr. Fahrizal Arrahman Husain yang membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber pertama menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPBD. Menurutnya, pengawasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu ruang lingkup kerja DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana perlu mendapat perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD, mengingat dampaknya secara langsung berkaitan dengan keselamatan, perlindungan, serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang BPBD Kota Makassar, Ahmad Ismunandar, S.STP., M.Si., menjelaskan terdapat empat ruang lingkup utama yang menjadi perhatian dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Keempat ruang lingkup tersebut meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Menurut Ismunandar, keempat aspek tersebut merupakan rangkaian penting dalam penanggulangan bencana yang perlu berjalan secara terintegrasi.
Narasumber lainnya, Fajar Baharuddin, menyoroti pentingnya melihat penanggulangan bencana secara lebih luas. Ia menyampaikan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya mengenai pemberian bantuan logistik ketika bencana terjadi, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun ketangguhan bangsa yang berkelanjutan.
“Penanggulangan bencana bukan hanya soal bantuan logistik, tapi tentang membangun ketangguhan bangsa yang berkelanjutan,” ujar Fajar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri peserta dan berlangsung dengan Wartini Ukkas, S.H., sebagai moderator. Diskusi menjadi ruang untuk membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Kota Makassar mendorong agar penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sehingga masyarakat semakin tangguh dalam menghadapi potensi bencana.
