Wali Kota Makassar Dampingi Wamen PKP Tinjau Kawasan Kumuh di Pannampu

- Penulis

Jumat, 6 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR, TALINEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau langsung kawasan permukiman padat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang tergolong kumuh dan membutuhkan penanganan serius dalam program penataan permukiman perkotaan di Makassar.

Dalam peninjauan tersebut, Munafri dan Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga yang berada di sekitar kawasan Pasar Tradisional Pannampu dan Pelabuhan Baru Makassar. Keduanya melihat kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan yang sempit serta tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penataan kawasan, terutama terkait persoalan sanitasi, drainase, serta kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) turut memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mengusulkan program penataan kawasan dengan konsep pembangunan hunian vertikal. Kepala Disperkim Makassar, Mahyuddin, menyebutkan bahwa pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi efektif untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang selama ini hidup dengan keterbatasan lahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan data pemerintah, Kelurahan Pannampu dihuni oleh sekitar 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH) dengan sekitar 575 jiwa penghuni. Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP dapat mempercepat program penataan kawasan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan hunian vertikal, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan drainase agar tercipta kawasan permukiman yang lebih tertata, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.

Berita Terkait

Silaturahmi Ramadan Bersama Purna Bhakti, Wali Kota Appi Ajak Pamong Senior Terus Berkontribusi
Pemkot Makassar–Kejari Teken MoU, Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan
Munafri Teken Perwali THR 2026, PPPK Paruh Waktu di Makassar Resmi Jadi Penerima
Pemkot Makassar Gelar Gerakan Pangan Murah di Seluruh Kecamatan Selama 10 Hari Terakhir Ramadan
DPRD Makassar Gelar Rapat Bahas Penguatan Kinerja Kelembagaan
Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp60 M, Kejati Sulsel Dalami Peran Banggar dan Komisi DPRD
Momen Hangat di Bulurokeng: Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Tokoh Lintas Partai
Munafri–Bapas Makassar Teken MoU Penerapan Pidana Kerja Sosial

Berita Terkait

Senin, 16 Maret 2026 - 21:44 WITA

Silaturahmi Ramadan Bersama Purna Bhakti, Wali Kota Appi Ajak Pamong Senior Terus Berkontribusi

Jumat, 13 Maret 2026 - 19:26 WITA

Pemkot Makassar–Kejari Teken MoU, Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan

Kamis, 12 Maret 2026 - 15:07 WITA

Munafri Teken Perwali THR 2026, PPPK Paruh Waktu di Makassar Resmi Jadi Penerima

Rabu, 11 Maret 2026 - 17:09 WITA

Pemkot Makassar Gelar Gerakan Pangan Murah di Seluruh Kecamatan Selama 10 Hari Terakhir Ramadan

Selasa, 10 Maret 2026 - 19:40 WITA

Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp60 M, Kejati Sulsel Dalami Peran Banggar dan Komisi DPRD

Berita Terbaru