Jakarta, Talinews.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan komitmen kuatnya dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan. Melalui gagasan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Pemkot Makassar berupaya memastikan anak-anak di pulau memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan mereka di daratan.
Sebagai langkah konkret, Munafri bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (8/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, untuk membahas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan.
Munafri menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial. “Tujuannya agar setiap anak Makassar, di mana pun mereka tinggal, dapat tumbuh dan belajar dengan kesempatan yang setara,” ujarnya. Ia menambahkan, keterbatasan lahan di daratan justru membuka peluang bagi pembangunan sekolah di kawasan pulau yang masih memiliki lahan kosong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Appi—sapaan akrab Munafri—menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi masyarakat kepulauan yang selama ini terkendala akses pendidikan. Ia menilai, kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat pulau, sekaligus jawaban atas kebutuhan pendidikan anak-anak yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufri, menyampaikan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat direspons positif oleh Kementerian Sosial. “Kami sampaikan bahwa masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, dan masyarakat sangat membutuhkan sekolah. Pak Sekjen merespons dengan baik dan menyatakan kesiapannya mendukung,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkot Makassar akan terus mengawal proses agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan.
Selain membahas pendidikan, pihak Kementerian Sosial juga mendorong Pemkot Makassar menyiapkan skema bantuan sosial adaptif bagi masyarakat kepulauan yang terdampak perubahan iklim. Langkah koordinasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat kepulauan tidak tertinggal, baik dalam akses pendidikan maupun kesejahteraan sosial.
