MAKASSAR, TALINEWS.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Komisi B DPRD Kota Makassar terkait Pengelolaan Parkir resmi memasuki babak baru. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar telah menyepakati usulan regulasi krusial tersebut untuk segera dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat Panitia Khusus (Pansus). Kesepakatan strategis ini dicapai melalui rapat lanjutan yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (23/10/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Basdir, menegaskan bahwa kehadiran regulasi komprehensif ini sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Keputusan ini didasari oleh rentetan persoalan tata kelola perparkiran yang kerap berulang dan memicu polemik hingga viral di tengah masyarakat. Berbagai anomali di lapangan, mulai dari keluhan terhadap juru parkir (jukir) yang tidak tertib, potensi kebocoran pendapatan daerah, hingga pengaturan keterlibatan pihak ketiga, menjadi urgensi utama penyusunan beleid ini.
Basdir membeberkan, dorongan pengesahan regulasi perparkiran ini sejatinya telah diupayakan sejak tahun lalu. Namun, prosesnya sempat tertahan karena adanya sejumlah catatan hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Catatan hukum tersebut mewajibkan adanya penyelarasan dan koordinasi lintas sektor di internal Pemerintah Kota Makassar, khususnya yang melibatkan Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, dan Perusahaan Daerah (PD) Parkir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah melewati proses konsolidasi internal yang panjang, seluruh instansi terkait kini dinilai telah mencapai titik temu. Kesepahaman visi dan bahasa di antara para pemangku kepentingan inilah yang menjadi dasar kuat bagi Bapemperda untuk memberikan lampu hijau agar Ranperda ini segera digodok lebih mendalam. Basdir berharap, dengan kesiapan internal yang sudah matang, tidak akan ada lagi kendala berarti pada proses harmonisasi lanjutan di Kemenkumham.
Lebih jauh, Basdir menyoroti dampak dari lemahnya regulasi tata kelola parkir saat ini, yang kerap menempatkan Pemerintah Kota Makassar sebagai bulan-bulanan kritik dari publik. Keluhan para pengguna kendaraan atas layanan yang buruk dan pungutan liar dinilai sudah sangat meresahkan. Oleh karena itu, Ranperda Pengelolaan Parkir ini dirancang sebagai instrumen hukum yang solid untuk memutus rantai persoalan klasik perparkiran di Kota Makassar.
Meskipun urgensi dan kerangka besar permasalahan telah dipetakan, Basdir menekankan bahwa Bapemperda belum menyentuh substansi dan materi teknis dari regulasi tersebut. Seluruh rincian muatan aturan, mulai dari mekanisme pengelolaan yang baru, standar operasional jukir, tarif, hingga tata cara kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga, sepenuhnya akan dibedah secara terperinci oleh tim Pansus mendatang.
