MAKASSAR, TALINEWS.COM – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan sorotan tajam terhadap persoalan perizinan usaha hiburan malam, yang meliputi kelab malam, karaoke, dan diskotek. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Kamis (15/10/2026), para pelaku usaha secara tegas diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi dan masa berlaku izin operasional agar sejalan dengan ketentuan hukum.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan bahwa kemajuan Kota Makassar sebagai magnet investasi dan pusat perputaran ekonomi mutlak harus dibarengi dengan tingkat kepatuhan pengusaha. Ketua Fraksi PKB ini menyatakan bahwa dewan senantiasa mendukung iklim investasi karena berdampak positif bagi perekonomian daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa kepentingan perluasan bisnis tersebut harus berjalan selaras dengan tanggung jawab menaati regulasi perizinan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Desakan ini tidak muncul tanpa alasan. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan jajaran Komisi A di lapangan, ditemukan sejumlah tempat usaha hiburan malam yang beroperasi dengan catatan merah administratif. Makmur membeberkan bahwa mayoritas tempat yang dikunjungi terbukti menggunakan izin yang telah kedaluwarsa. Selain itu, ditemukan pula anomali perizinan, di mana sebuah usaha mengantongi izin awal sebagai restoran, namun dalam praktiknya justru beroperasi sebagai tempat hiburan tanpa melapor ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah masifnya temuan lapangan tersebut, Makmur sangat menyayangkan mandeknya komunikasi antara legislatif, pemerintah, dan Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Kota Makassar. Menurutnya, asosiasi semestinya berperan aktif menjembatani koordinasi agar fungsi pengawasan tidak harus selalu bertumpu pada inspeksi fisik ke masing-masing tempat usaha. Namun, upaya komunikasi awal yang dirintis oleh dewan dengan pihak asosiasi tidak membuahkan hasil, sehingga mereka terpaksa turun langsung menindaklanjuti laporan masyarakat.
Kekecewaan pihak legislatif semakin bertambah menyusul rendahnya tingkat kehadiran para pelaku usaha hiburan malam dalam agenda RDP tersebut. Makmur menegaskan bahwa forum ini sejatinya merupakan wadah komunikasi untuk mengurai persoalan administrasi dan mencari jalan keluar terbaik tanpa harus mematikan roda ekonomi para pekerja di sektor tersebut. Sikap abai pengusaha terhadap undangan resmi ini dipastikan akan menjadi catatan tersendiri yang akan dievaluasi lebih lanjut bersama unsur pimpinan DPRD Kota Makassar.
Sebagai langkah perbaikan, Burhanuddin mendesak seluruh pengusaha yang masa berlaku izin usahanya nyaris habis atau memiliki ketidaksesuaian klasifikasi untuk segera mengurusnya melalui prosedur resmi. Ia mewanti-wanti bahwa status administrasi yang dibiarkan menggantung sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang kerap menawarkan jasa penyelesaian instan untuk meraup keuntungan pribadi. Melalui ketertiban administrasi jalur resmi, celah pungutan liar dari para oknum di lapangan diyakini dapat ditutup rapat.
