MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Suhada Sappaile, dijadwalkan melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Dinas Sosial Kota Makassar, Kamis (1/10/2026). Kegiatan tersebut akan berlangsung di Hotel Asyra Makassar, Jalan Maipa Nomor 15, mulai pukul 10.00 WITA.
Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari agenda pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor kesejahteraan rakyat. Melalui pertemuan bersama Dinas Sosial, pembahasan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan pelayanan sosial yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
Dalam kegiatan Angkatan XII tersebut, Andi Suhada Sappaile dijadwalkan membuka acara sekaligus menjadi narasumber pertama. Kehadirannya dalam forum ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya program pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dinas Sosial Kota Makassar menjadi mitra utama dalam kegiatan tersebut karena memiliki peran dalam pelaksanaan urusan sosial dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah dinilai penting untuk membangun pemahaman mengenai pelaksanaan program serta berbagai aspek pelayanan sosial di tingkat kota.
Selain Andi Suhada Sappaile, kegiatan ini juga menghadirkan Muhammad Zuhur Dg. Ranca, S.STP., sebagai narasumber kedua dan Fajar Burhanuddin sebagai narasumber ketiga. Keduanya dijadwalkan melengkapi pembahasan dari perspektif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan sosial.
Diskusi dalam forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran informasi mengenai pelaksanaan program Dinas Sosial, termasuk tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bahan untuk memahami pelaksanaan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan rakyat.
Supriadi akan bertindak sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi agar pembahasan berlangsung terarah. Peran moderator juga diperlukan untuk menjaga alur penyampaian materi dan memberikan ruang bagi setiap narasumber dalam menjelaskan pokok bahasan sesuai dengan bidangnya.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 ini, DPRD Kota Makassar diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara lembaga legislatif dan perangkat daerah terkait pelayanan sosial bagi masyarakat Makassar.
