MAKASSAR, TALINEWS.COM – Wacana pembentukan kecamatan baru yang mencakup sebagian wilayah Biringkanaya dan Tamalanrea mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III ini menilai pemekaran wilayah merupakan solusi strategis untuk memaksimalkan jangkauan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kebijakan ini dianggap krusial mengingat pertumbuhan permukiman yang sangat pesat dan dinamis di kedua kawasan tersebut.
Tri menyoroti kondisi geografis Kecamatan Biringkanaya yang saat ini terbelah oleh jalan poros utama, sehingga kerap menyulitkan mobilitas warga. Ia mengungkapkan bahwa letak kantor kecamatan berada di sisi wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat. Sebaliknya, kawasan di sisi lain jalan yang sangat padat penduduk justru berada jauh dari jangkauan pusat layanan administrasi pemerintahan setempat.
Ketimpangan jarak geografis tersebut bahkan membuat beberapa kelurahan di Biringkanaya secara faktual lebih dekat dengan Kantor Camat Tamalanrea dibandingkan dengan kantor camatnya sendiri. Oleh karena itu, Tri menegaskan bahwa wacana pemekaran ini sangat layak diwujudkan jika orientasi utamanya adalah memangkas rentang kendali birokrasi. Ia mengingatkan bahwa parameter pemekaran tidak boleh hanya diukur dari angka kepadatan penduduk, tetapi harus memprioritaskan asas kemudahan akses warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejalan dengan dorongan pihak legislatif, Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah mematangkan kajian terkait kelayakan pemekaran daerah tersebut. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, Rahmat, mengonfirmasi bahwa rencana ini masih dalam tahap analisis komprehensif oleh tim tenaga ahli. Fokus pemetaan diarahkan pada kawasan permukiman di sekitar sisi jalan tol, yang secara administratif saat ini wilayahnya terbagi ke dalam Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
Rahmat menjelaskan bahwa aspek pemenuhan layanan dasar menjadi indikator paling krusial dalam kajian ini. Pemerintah menyadari keluhan warga di sekitar kawasan tol yang kerap kesulitan dan harus menempuh jarak cukup jauh ke kantor camat hanya untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP. Kehadiran fasilitas kecamatan baru diharapkan mampu memutus kendala jarak tersebut sehingga pelayanan publik berjalan jauh lebih efisien.
Lebih lanjut, Rahmat meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa skema pemekaran ini tidak memecah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea masing-masing menjadi dua. Skema yang sedang dikaji adalah mengambil irisan wilayah dari kedua kecamatan tersebut untuk digabungkan menjadi satu kecamatan otonom baru. Realisasi pembentukan wilayah administratif baru ini nantinya akan bergantung sepenuhnya pada hasil analisis tenaga ahli terkait syarat luasan wilayah, rasio penduduk, serta jumlah kelurahan.
