Makassar, Talinews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat sinergi dalam tahapan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyesuaian kebijakan keuangan daerah. Perubahan anggaran dipandang sangat krusial agar program-program pemerintah tetap relevan dan sejalan dengan dinamika serta tuntutan kebutuhan pembangunan kota yang terus berkembang.
Melalui forum pembahasan KUA Perubahan ini, pemerintah daerah dan legislatif duduk bersama untuk mencermati kembali arah kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah. Setiap komponen dan pos anggaran dikaji secara mendalam agar dapat disusun berdasarkan skala prioritas. Dokumen rancangan ini diharapkan mampu menjadi pijakan utama yang menghadirkan kerangka kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap kondisi riil dan kebutuhan mendesak masyarakat Kota Makassar saat ini.
Dalam menjalankan fungsi penganggarannya, DPRD Kota Makassar memberikan atensi penuh terhadap tingkat efektivitas penggunaan keuangan daerah. Pihak legislatif menegaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak boleh hanya sekadar tepat dan rapi secara administratif di atas kertas. Lebih dari itu, setiap alokasi dana publik harus mampu diterjemahkan menjadi program kerja yang memberikan manfaat nyata dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Guna mewujudkan hal tersebut, komunikasi yang harmonis dan konstruktif antara DPRD dan Pemkot Makassar menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan anggaran yang terukur. Sinergi dari kedua lembaga ini sangat diperlukan agar setiap program yang dicanangkan memiliki arah, sasaran, dan indikator keberhasilan yang jelas. Kolaborasi ini juga memastikan bahwa postur APBD Perubahan tidak melenceng dari visi besar pembangunan daerah yang telah disepakati sebelumnya.
Selain efektivitas sasaran, aspek transparansi dan akuntabilitas turut menjadi sorotan tajam dalam setiap tahapan pembahasan. Pengelolaan anggaran daerah didorong untuk senantiasa dilakukan secara terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik. Penyesuaian APBD ini juga ditargetkan mampu menjadi katalisator dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target-target strategis pembangunan Kota Makassar.
Pada akhirnya, DPRD Kota Makassar berkomitmen kuat untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran ini secara kritis, konstruktif, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Melalui pembahasan KUA Perubahan APBD 2026 yang komprehensif ini, eksekutif dan legislatif diharapkan mampu melahirkan kebijakan fiskal yang responsif, efektif, dan berkelanjutan. Langkah kolaboratif ini menjadi bukti nyata upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi masa depan Makassar yang semakin maju.
