MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dr. Fahrizal Arrahman Husain, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada bidang kesejahteraan rakyat bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Karebosi Premier Makassar, Jalan Jend. M. Yusuf No. 1, pada Minggu, 9 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pendidikan.
dr. Fahrizal Arrahman Husain bertindak sebagai narasumber sekaligus membuka kegiatan. Hadir sebagai narasumber Kabid Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Akhmad Muhajir Arif, S.STP., M.E-Gov., dan Muhammad Haekal. Sementara Susi Nirmala Umar, S.E., bertindak sebagai moderator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Andi Akhmad Muhajir Arif menyampaikan sejumlah program prioritas bidang pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan akselerasi mutu sekaligus pemerataan akses pendidikan di Kota Makassar.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan beriringan dengan upaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak dan merata. Program prioritas tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.
Sementara itu, Muhammad Haekal menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyampaikan bahwa pengawasan yang kuat tidak hanya berasal dari lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan sinergi DPRD dengan partisipasi masyarakat melalui mekanisme audit sosial.
Menurut Haekal, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, dr. Fahrizal Arrahman Husain menekankan bahwa pengawasan terhadap sektor pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama. DPRD memiliki fungsi pengawasan, namun efektivitas pengawasan akan semakin kuat apabila didukung keterlibatan aktif masyarakat.
Ia menilai sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan berbagai program pendidikan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan program pendidikan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Fahrizal.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Fahrizal berharap kolaborasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pendidikan di Kota Makassar tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu, tetapi juga mampu memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
