MAKASSAR, TALINEWS.COM – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Syamsul Bahri, S.IP., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar bersama KPK dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah strategis terhadap implementasi sejumlah proyek strategis tahun 2026. Rapat dihadiri Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, beserta rombongan dan jajaran Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan supervisi KPK dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap sejumlah proyek, mulai dari tahapan perencanaan, manajemen konstruksi, hingga pelaksanaan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut antara lain pembangunan Stadion Untia, pembangunan Makassar Government Center (MGC) tahap II, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis jenjang SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.
Dalam rapat tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek strategis pemerintah. Ia meminta seluruh kepala SKPD teknis bersama Inspektorat Kota Makassar memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan segera mengambil langkah apabila ditemukan potensi kendala.
Selain waktu, Appi juga menyoroti pentingnya perbaikan proses perencanaan agar pelaksanaan proyek tidak terjebak pada target yang tidak realistis. Menurutnya, keterlambatan pekerjaan dapat memengaruhi penyelesaian proyek dalam tahun berjalan dan berpotensi menyebabkan anggaran yang telah dikeluarkan tidak memberikan hasil optimal.
Pemerintah Kota Makassar juga diminta memperhatikan aspek pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait transparansi, rekam jejak penyedia, serta potensi konflik kepentingan. Seluruh catatan dan masukan dari KPK diharapkan menjadi perhatian serius jajaran pemerintah daerah agar tidak terdapat persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek strategis.
Kehadiran Kadispora Makassar Syamsul Bahri dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan apresiasi kepada KPK atas monitoring dan supervisi yang dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan proyek strategis tahun 2026 berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
