MAKASSAR, TALINEWS.COM — Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada Bidang Pemerintahan dan Hukum bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Makassar Angkatan VIII digelar sebagai ruang penguatan komunikasi dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026, di Hotel MaxOne, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5, Kota Makassar. Sejak pukul 08.00 Wita, para peserta mengikuti rangkaian pemaparan materi dan diskusi bersama para narasumber.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar, Prof. Dr. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si., membuka kegiatan sekaligus tampil sebagai narasumber pertama. Dalam kesempatan itu, Apiaty menyampaikan pentingnya membangun sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang berjalan secara efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Apiaty, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi dari berbagai pihak. Setiap unsur memiliki peran dalam memastikan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Mursyid, S.P., M.M. Kehadirannya menambah sudut pandang peserta mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Prof. Ir. Baharuddin, M.Si., Ph.D., sebagai narasumber ketiga turut memberikan pemaparan kepada peserta. Berbagai pandangan dan pengalaman yang disampaikan diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat kualitas tata kelola dan pelaksanaan program di lingkungan pemerintahan.
Seluruh sesi diskusi dipandu oleh Syamsu, S.P., sebagai moderator. Diskusi berlangsung dengan suasana komunikatif dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti pembahasan secara aktif bersama para narasumber.
Melalui kegiatan bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Makassar Angkatan VIII tersebut, diharapkan tumbuh semangat kolaborasi dan kesamaan pandangan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang semakin profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Makassar.
