MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar, Prof. Dr. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si., membuka kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada Bidang Pemerintahan dan Hukum bersama Kecamatan Makassar Kota Makassar Angkatan VII.
Kegiatan yang berlangsung pada 27 Juli 2026 di Hotel MaxOne, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5, Kota Makassar, tersebut menjadi ruang diskusi dan penguatan pemahaman mengenai pelaksanaan pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam kegiatan itu, Apiaty tampil sebagai narasumber pertama. Ia mengawali rangkaian kegiatan dengan menyampaikan pentingnya membangun kerja sama dan koordinasi yang kuat antara lembaga legislatif dan jajaran pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Apiaty, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur untuk membangun komunikasi dan sinergi. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kebijakan dan pelayanan dapat diarahkan secara lebih efektif kepada masyarakat.
Sekretaris Camat Kecamatan Makassar, Ismawaty Nur, S.T., M.Sc., Ph.D., turut memberikan pemaparan sebagai narasumber kedua. Ia menyampaikan pandangan mengenai peran pemerintah kecamatan dalam menjalankan pelayanan dan menjadi salah satu ujung tombak pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Nurul Jamalah Bangsawan, M.T., sebagai narasumber ketiga memberikan materi yang memperkaya wawasan peserta. Berbagai pandangan terkait tata kelola dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan menjadi bagian dari materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut.
Diskusi berlangsung dengan dipandu oleh Dr. Ir. Lina Mariana, S.Sos., S.T., M.M., selaku moderator. Kehadiran moderator memberikan ruang bagi peserta untuk mengikuti pembahasan secara lebih terarah serta berinteraksi dengan para narasumber.
Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada Bidang Pemerintahan dan Hukum bersama Kecamatan Makassar Angkatan VII diharapkan menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pemerintahan daerah yang akuntabel.
