Makassar, Talinews.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama seluruh komisi lainnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko modern pada Jumat, 8 Agustus 2025. Sidak ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar, dengan tujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Beberapa toko ritel besar seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamart, M-Mart, dan Circle K menjadi lokasi peninjauan.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, memimpin langsung jalannya sidak yang juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Menurut Ismail, kegiatan ini merupakan langkah konkret DPRD dalam mengawasi sektor ritel modern. “Dalam giat hari ini, saya bersama sejumlah anggota DPRD Kota Makassar serta SKPD terkait melakukan peninjauan langsung ke beberapa toko modern yang diduga belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas usaha,” ujarnya.
Ismail menegaskan bahwa sidak ini bukan sekadar menyoroti kelengkapan izin usaha, tetapi juga sebagai upaya memperketat pengawasan operasional ritel modern. Ia menilai, masih ada kelemahan dalam penerapan aturan yang mengatur perizinan, sehingga perlu ada evaluasi secara berkala. “Kami ingin memastikan tata kelola sektor ritel berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pelaku usaha lainnya,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan legalitas, DPRD Makassar juga menaruh perhatian pada minimnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok toko modern. Ismail menilai bahwa sinergi antara pengusaha besar dan UMKM harus diperkuat. “Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pelaku usaha besar dan UMKM perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran UMKM dalam ekosistem ritel bukan hanya untuk mengisi rak produk, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mendorong ekonomi lokal. “Pelaku UMKM lokal harus diberi ruang untuk bertumbuh dan mengambil peran nyata dalam dinamika perkembangan sektor retail, bukan sekadar menjadi penonton,” katanya.
Ismail berharap, sidak ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk membangun tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Menurutnya, pengawasan yang konsisten dan dukungan terhadap UMKM adalah kunci untuk menciptakan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
