MAKASSAR, TALINEWS.COM — Pengelolaan sektor perikanan dan pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama karena kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut menjadi pokok perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XIII yang dilaksanakan anggota DPRD Kota Makassar, drg. Eshin Usami Nur Rahman, S.K.G., bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
Kegiatan berlangsung pada Senin, 16 November 2026, di Hotel Continent Centrepoint Panakkukang, Jalan Adhyaksa No. 15, Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
drg. Eshin Usami Nur Rahman, S.K.G., membuka sekaligus menjadi narasumber pertama. Kegiatan turut menghadirkan Aulia Arsyad, S.STP., M.Si., dan Muhammad Rafli, S.H., sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Syahrul selaku moderator.
Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, dengan perhatian terhadap pelaksanaan program sektor perikanan dan pertanian di Kota Makassar.
Eshin Usami Nur Rahman menempatkan kegiatan pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab DPRD untuk mengetahui pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dievaluasi.
Menurutnya, sektor perikanan dan pertanian memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program pada kedua sektor tersebut perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan pemerintah.
Pembahasan bersama unsur perangkat daerah dan narasumber juga menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman mengenai tantangan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan program.
Eshin berharap berbagai masukan yang berkembang dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kota Makassar terus menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah, sehingga kebijakan di bidang perikanan dan pertanian dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.









