MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, kembali melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan Angkatan II ini berlangsung di Karebosi Premier Hotel, Jumat (17/4/2026).
Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi dan sinergi bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengelola pendapatan daerah secara optimal. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran OPD terkait serta perwakilan masyarakat yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.
Dalam pemaparannya, Andi Tenri Uji Idris menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, khususnya pada sektor pendapatan daerah sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengawasan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya kita bersama untuk memastikan bahwa anggaran 2026 benar-benar dikelola secara optimal demi pembangunan Kota Makassar yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meninjau kesiapan Bapenda dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2026, sekaligus mengidentifikasi potensi kendala yang dapat menghambat realisasi di lapangan.
Selain itu, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi, khususnya terkait layanan publik dan sistem perpajakan daerah di Kota Makassar.
Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di tengah masyarakat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi panel yang menghadirkan narasumber di bidang pemerintahan dan perpajakan, guna memperkaya perspektif dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar dapat semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
