Pemkot Makassar–Kejari Teken MoU, Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan

MAKASSAR, TALINEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Makassar dan Kejari Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026). Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai aturan.

Munafri mengungkapkan bahwa sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal, termasuk dari sektor pajak daerah.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun. Jika potensi tersebut dapat dimaksimalkan, pemerintah memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap dapat mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Selain sektor pajak, Munafri juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Ia berharap pendampingan dari Kejaksaan Negeri Makassar dapat membantu memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan hukum serta mencegah potensi permasalahan di kemudian hari.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Makassar berharap pengawasan terhadap berbagai sektor strategis dapat semakin diperkuat, mulai dari pengelolaan aset daerah, penerimaan pajak dan retribusi, hingga pelaksanaan proyek pembangunan. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar.