Jakarta, Talinews.com – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi cerdas dan berkelanjutan untuk pengelolaan sampah. Rabu, 8 Oktober 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin langsung rombongan Pemerintah Kota bertolak ke Jakarta. Dalam lawatan tersebut, ia menemui dua lembaga strategis, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), guna membahas peluang kerja sama dalam membangun sistem pengolahan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan solusi yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.
Rombongan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, di Kantor Danantara, Jakarta. Setelah pertemuan tersebut, Wali Kota Munafri beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disambut oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana. Dalam kunjungan kerja ini, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot Andi Hudli Huduri, Kepala Bapenda Asminullah, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmy Budiman. Pertemuan berlangsung produktif dengan suasana penuh semangat kolaboratif untuk memperkuat arah pembangunan sistem pengelolaan sampah modern di Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mendalam mengenai mekanisme, kebijakan, dan dukungan regulasi terhadap sistem pengelolaan sampah terpadu yang tengah dirancang oleh Pemkot Makassar. “Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas peluang kerja sama dalam pengembangan investasi berbasis lingkungan, khususnya pada sektor pengelolaan sampah terpadu di Kota Makassar,” ujar Munafri. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju sistem pengolahan sampah yang tidak hanya efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menegaskan bahwa kunjungan ke Jakarta bertujuan untuk membahas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy (WTE). Pertemuan dengan KLHK difokuskan pada arah kebijakan dan regulasi baru yang akan menjadi dasar pelaksanaan proyek tersebut. “Kita masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek PLTSa,” ujarnya. Selain aspek regulasi, diskusi juga diarahkan pada skema kerja sama investasi serta mekanisme pembiayaan yang tidak membebani keuangan daerah.
Munafri menjelaskan, pembahasan di Danantara sejalan dengan hasil pertemuan di KLHK. Pihaknya menunggu hasil koordinasi antara kedua lembaga tersebut untuk menentukan model intervensi terbaik dalam proyek pengelolaan sampah di Makassar. Ia menegaskan bahwa harapannya adalah tidak ada lagi sistem pembayaran tipping fee yang dapat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar Pemkot Makassar dalam mewujudkan “Makassar Zero Waste 2029” dengan menghadirkan solusi nyata pengelolaan sampah berbasis energi bersih.
Lebih lanjut, Munafri menuturkan bahwa tujuan utama dari sinergi ini adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga efisien dari sisi pembiayaan. Melalui konsep Waste-to-Energy, sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan dimanfaatkan menjadi sumber energi baru terbarukan. “Kita ingin Pemda bisa mengurangi beban biayanya sekaligus memaksimalkan potensi sampah di TPA sebagai bahan bakar WTE,” katanya. Dalam kesempatan itu, Pemkot juga memaparkan kondisi eksisting pengelolaan sampah di Makassar sebagai bahan pertimbangan bagi KLHK dan Danantara. “Kita berharap semua bisa berjalan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Wali Kota Munafri.
