Makassar, Talinews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menyoroti stagnasi pelaksanaan sejumlah program infrastruktur yang dinilai tidak kunjung menunjukkan progres berarti hingga pertengahan tahun anggaran 2025. Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Azwar Rasmin, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari keterlambatan realisasi proyek yang sebenarnya sudah dianggarkan sejak awal tahun.
Menurut Azwar, kondisi ini terlihat jelas pada sejumlah program fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase, hingga pemeliharaan infrastruktur publik yang hingga kini masih minim pergerakan. “Kita tidak bisa lagi mentolerir program yang berjalan lambat tanpa alasan jelas. DPRD punya kewajiban mengawal agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegas legislator Fraksi PKS itu pada Minggu (13/07).
Ia menilai bahwa lemahnya manajemen proyek, kurangnya kesiapan teknis, hingga buruknya koordinasi antarinstansi menjadi akar persoalan lambannya pembangunan. Bahkan, sebagian proyek yang disebut strategis masih sebatas rencana tanpa kepastian implementasi. “Kalau perencanaan masih berubah di tengah jalan, dokumen lemah, atau vendor tidak siap, ini harus jadi alarm. Publik bisa saja menilai bahwa pemerintahan sibuk simbolik tapi minim output nyata,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi C juga menekankan pentingnya keterbukaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam memberikan akses pengawasan publik, khususnya terkait penggunaan anggaran dan proses pemilihan kontraktor. Azwar bahkan mendorong adanya laporan mingguan progres pekerjaan, audit teknis berkala, serta pelibatan warga melalui RT/RW agar transparansi semakin terjaga.
Selain itu, evaluasi berkala juga dianggap penting untuk memastikan kualitas hasil pembangunan. “Evaluasi itu penting bukan hanya untuk kepentingan laporan, tapi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai hanya jadi angka di atas kertas,” tambah Azwar.
Dengan semakin dekatnya pembahasan APBD Perubahan, DPRD meminta Dinas PU mempercepat realisasi proyek yang tertunda, memperbaiki sistem perencanaan, serta memperkuat pengawasan lapangan. Menurut Azwar, langkah ini menjadi satu-satunya cara untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan benar-benar bermanfaat bagi warga Kota Makassar.
