MAKASSAR, TALINEWS.COM — Peningkatan kualitas pelayanan sosial membutuhkan sistem pendataan yang akurat, mekanisme penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan sosial. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XIII yang dilaksanakan anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dr. Fahrizal Arrahman Husain, bersama Dinas Sosial Kota Makassar.
Kegiatan berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M. Yusuf No. 1, Makassar. Hadir sebagai narasumber pertama sekaligus membuka kegiatan, dr. Fahrizal Arrahman Husain. Narasumber berikutnya adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP., M.Si., serta akademisi Irfan R. Diskusi dipandu oleh Susi Nirmala Umar, S.E., selaku moderator.
Dalam pemaparannya, I Nyoman Aria Purnabhawa menjelaskan berbagai jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Makassar. Layanan tersebut mencakup jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan korban bencana, dan pemberdayaan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, pelayanan jaminan sosial meliputi bantuan iuran jaminan kesehatan, bantuan perlengkapan jenazah, bantuan makanan tambahan, serta pendampingan verifikasi lapangan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sementara rehabilitasi sosial mencakup penyediaan tempat penampungan sementara melalui UPT RPTC, alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar, serta bimbingan edukasi dan emosional.
“Pelayanan sosial harus mampu menjangkau masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Karena itu, Dinas Sosial memiliki berbagai bentuk layanan, mulai dari jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan korban bencana hingga pemberdayaan sosial,” jelas I Nyoman Aria Purnabhawa.
Ia juga memaparkan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu instrumen dalam menentukan peringkat kesejahteraan masyarakat untuk penetapan penerima program bantuan sosial.
Menurutnya, pemutakhiran DTSEN menjadi proses penting untuk meningkatkan akurasi data. Penetapan kelompok desil juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan PKH, sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dengan tetap memperhatikan ketentuan dan hasil asesmen yang berlaku.
“DTSEN terus mengalami pemutakhiran sehingga diharapkan semakin akurat. Penetapan desil juga dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk kemungkinan adanya kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam pendataan penerima bantuan,” paparnya.
Selain itu, ia menjelaskan mekanisme pengusulan bantuan sosial dan pembaruan data yang melibatkan musyawarah kelurahan. Mekanisme tersebut menjadi salah satu jalur bagi masyarakat untuk mengusulkan warga yang dinilai membutuhkan bantuan maupun memperbarui data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Sementara itu, akademisi Irfan R. membawakan materi mengenai pendidikan dan kesadaran sosial. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk karakter dan kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat.
“Pendidikan dan kesadaran sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan memberikan pengetahuan, nilai, dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan kesadaran sosial mendorong seseorang memahami persoalan di sekitarnya serta memiliki kepedulian untuk ikut mencari solusi,” ungkap Irfan.
Ia juga menguraikan sejumlah bentuk kesadaran sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya empati, toleransi, solidaritas, gotong royong, kesadaran hukum, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Menurutnya, perubahan sosial dapat dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, sekolah, organisasi, hingga masyarakat. Pendidikan harus mampu mendorong perubahan perilaku, bukan hanya sebatas memberikan pemahaman secara teori.
“Kesadaran sosial perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Mulai dari menghormati perbedaan, membantu sesama, menjaga lingkungan, hingga berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan bersama. Ilmu yang dimiliki akan lebih bermakna ketika digunakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain,” tambahnya.
Menanggapi berbagai pemaparan tersebut, Fahrizal Arrahman Husain menegaskan bahwa pengawasan DPRD memiliki peran penting untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan hanya melihat pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan masyarakat. Ketepatan data, kualitas pelayanan, dan koordinasi antarinstansi harus menjadi perhatian agar kebijakan kesejahteraan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelas Fahrizal.
Ia menambahkan, persoalan kesejahteraan sosial tidak dapat diselesaikan hanya melalui program pemerintah. Diperlukan kesadaran, kepedulian, serta partisipasi masyarakat agar penanganan berbagai persoalan sosial dapat berjalan lebih optimal.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan berbagai masukan dan pembahasan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar, sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.










