MAKASSAR, TALINEWS.COM – Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Basdir, SE, telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan III bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Minggu, 17 Mei 2026, bertempat di Hotel Karebosi Premier Makassar.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WITA tersebut berjalan dengan lancar dan diikuti oleh peserta yang terlibat dalam pelaksanaan program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Forum ini menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pada sektor pendidikan di Kota Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Basdir, SE bertindak sebagai Narasumber I dan menyampaikan pentingnya fungsi pengawasan DPRD sebagai upaya memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai perencanaan, aturan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir sebagai narasumber Achi Soleman, S.STP., M.Si dan Sudirman, yang memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. Diskusi dipandu oleh Muhammad Rusmin selaku moderator sehingga berlangsung interaktif.
Peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai masukan, usulan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi yang berkembang menjadi bahan penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Basdir, SE menyampaikan bahwa hasil pengawasan ini akan menjadi perhatian DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan masyarakat agar seluruh program pendidikan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, DPRD Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga setiap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar.
