MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Basdir, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Karebosi Premier Hotel, Senin (20/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Sejumlah narasumber turut hadir untuk membahas isu strategis terkait efektivitas pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
Dalam pemaparannya, Basdir menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan kualitas pembangunan. “Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, narasumber lainnya, Luqmanul Hakim, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap program pemerintah. Menurutnya, pengawasan harus berjalan seiring dengan proses perencanaan. “Perencanaan yang matang harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten, agar setiap program yang dijalankan benar-benar efektif dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembangunan,” jelasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Asdar Ansar yang menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. “Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan optimal, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat di sektor infrastruktur,” tuturnya.
Adapun jalannya diskusi dipandu oleh moderator, Haidir Majid, yang menekankan pentingnya forum dialog sebagai ruang penyamaan persepsi. “Forum ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk menyatukan persepsi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum semakin kuat, sehingga pelaksanaan program pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
