Makassar, Talinews.com – Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Wali Kota Munafri Arifuddin memilih langkah yang tidak lazim dibandingkan kepala daerah pada umumnya. Saat sejumlah instansi berlomba memperbarui fasilitas jabatan melalui pengadaan kendaraan dinas baru setiap tahun, ia justru mengambil kebijakan berbeda dengan mempertahankan kendaraan lama.
Kebijakan tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola anggaran secara bijak dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Munafri, yang akrab disapa Appi, tetap menggunakan kendaraan dinas pengadaan tahun 2023 dari era kepemimpinan sebelumnya tanpa melakukan pergantian baru.
Dalam aktivitas hariannya, Munafri memilih menggunakan Hyundai Ioniq 5 sebagai kendaraan operasional. Mobil listrik tersebut dinilai masih sangat layak dan efisien untuk menunjang mobilitas di dalam kota, tanpa perlu pemborosan anggaran untuk pengadaan baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja sejak awal menjabat menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” ujarnya di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026). Ia juga menyebut tersedia kendaraan cadangan berupa Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022 yang dapat digunakan jika diperlukan.
Menurut Munafri, keputusan ini bukan sekadar menunjukkan kesederhanaan, tetapi merupakan bagian dari arah kebijakan yang lebih luas. Anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk pengadaan atau sewa kendaraan dialihkan ke program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan seragam sekolah, perbaikan infrastruktur jalan hingga lorong permukiman, serta subsidi layanan dasar.
Ia menegaskan bahwa kondisi kendaraan dinas yang ada masih sangat memadai untuk operasional pemerintahan. Selain itu, penggunaan mobil listrik juga dinilai lebih hemat karena tidak bergantung pada bahan bakar minyak. Dukungan fasilitas bengkel dan dealer di Makassar turut memastikan kendaraan tetap dalam kondisi optimal.
Di akhir pernyataannya, Munafri kembali menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas baru, baik untuk wali kota, wakil wali kota, maupun kepala dinas. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam memprioritaskan belanja daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
