MAKASSAR, TALINEWS.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Angkatan I) yang digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di Karebosi Premier Hotel, Kamis (16/04/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penyusunan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), yang difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi krisis pangan di Kota Makassar.
Dalam forum tersebut, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi salah satu poin utama, guna memastikan seluruh program tahun anggaran 2026 berjalan sesuai koridor serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, penyusunan SKPG menjadi langkah strategis dalam menghadirkan instrumen yang mampu mendeteksi secara dini kondisi kerawanan pangan dan gizi, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Sinergi antara DPRD Kota Makassar dan Dinas Ketahanan Pangan dinilai krusial dalam menjaga stabilitas stok serta akses pangan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Andi Tenri Uji Idris menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam penyusunan SKPG. Menurutnya, sistem ini harus mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.
“Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah nyata untuk memastikan ketahanan pangan kita tetap terjaga di tahun 2026. Kita ingin sistem peringatan dini (SKPG) ini benar-benar berfungsi maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan sistem yang kuat dan data yang valid, pemerintah dapat lebih sigap dalam mengantisipasi lonjakan harga maupun potensi kelangkaan bahan pokok di masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Melalui koordinasi ini, diharapkan Kota Makassar dapat memiliki peta kerawanan pangan yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
