Makassar, Talinews.com – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat, memicu kekhawatiran global setelah jalur pelayaran di Selat Hormuz terdampak. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia, termasuk bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, menyatakan bahwa situasi global yang memanas perlu diantisipasi secara serius, meskipun kewenangan utama terkait pasokan BBM berada di pemerintah pusat.
“Terkait kelangkaan BBM, khususnya di Kota Makassar, kita melihat situasi dunia saat ini sedang tegang. Sebenarnya masalah ketersediaan BBM adalah urusan pemerintah pusat, namun di Makassar pemerintah kota juga harus membantu,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Basdir menekankan bahwa dalam kondisi pasokan yang berpotensi terganggu, pengawasan distribusi BBM harus diperketat. Ia menyoroti praktik kecurangan seperti penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk menimbun bahan bakar dalam jumlah besar.
“Seringkali terjadi kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan pemain luar. Hal-hal seperti ini yang harus dicegah, apalagi jika barang sudah langka,” jelasnya.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pihak Pertamina wilayah Sulawesi Selatan, serta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan di setiap SPBU. Menurutnya, praktik penimbunan BBM sangat merugikan masyarakat dan harus ditindak tegas.
Selain itu, Basdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah potensi krisis energi. DPRD Makassar, kata dia, mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi.
“Meskipun sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai penimbunan BBM di Makassar, kami tetap mendukung tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba bermain dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang,” tutupnya.
