Pemkot dan DPRD Makassar Ultimatum PT GMTD Tbk: Segera Serahkan Fasum-Fasos!

- Penulis

Kamis, 5 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR,TALINEWS.COM – Dprd Kota Makassar bersama pemerintah kota (Pemkot) memberikan tekanan serius kepada PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk terkait kewajiban penyerahan aset Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos). Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian hukum serta optimalisasi pelayanan publik dan pendapatan daerah di kawasan Tanjung Bunga.selasa 03/03/2026

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di gedung DPRD, terungkap sejumlah poin krusial yang menyudutkan pengembang besar tersebut.

Desakan Transparansi Saham dan Site Plan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menekankan bahwa kehadiran PT GMTD pada rapat ketiga ini harus dibarengi dengan langkah konkret. Ia meminta pihak pengembang segera menyerahkan site plan menyeluruh untuk kawasan Tanjung Bunga agar verifikasi aset dapat dilakukan dengan akurat.

Selain masalah fisik, aspek ekonomi terkait penyertaan modal pemerintah kota di GMTD juga menjadi sorotan:

• Dividen: DPRD mendorong adanya transparansi dalam pembagian keuntungan.

• Peningkatan Saham: Muncul usulan untuk menambah persentase saham Pemkot Makassar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerugian Masyarakat Akibat Penundaan

Anggota Komisi C, H. Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa penyerahan Fasum-Fasos adalah kewajiban mutlak sesuai undang-undang. Dampak dari penundaan ini sangat nyata: pemerintah tidak dapat menggunakan dana APBD untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan atau lampu jalan di lokasi yang belum diserahterimakan. Hal ini dinilai sangat merugikan warga penghuni kawasan tersebut.

Polemik Retribusi Sampah dan Beban Kecamatan

Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, mengungkapkan adanya ketimpangan tanggung jawab. Pihak kecamatan justru sering melakukan pemeliharaan mandiri terhadap drainase dan prasarana (PSU) di wilayah GMTD, padahal secara aturan hal tersebut masih menjadi beban pengembang sebelum diserahterimakan secara resmi.

Selain itu, kontribusi retribusi sampah dari PT GMTD dinilai sangat minim dan tidak proporsional dengan volume sampah yang dihasilkan. Berdasarkan aturan Perwali terbaru, GMTD seharusnya membayar retribusi 3 hingga 4 kali lipat dari nilai yang dibayarkan saat ini.

Menunggu Komitmen Nyata

Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Syarifuddin Sijaya, menyatakan bahwa pihaknya kini menunggu tindak lanjut dari PT GMTD sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dalam rapat.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga tengah fokus menyelesaikan isu strategis lainnya, termasuk percepatan penyelesaian tapal batas wilayah antara Kabupaten Gowa dan Kota Makassar di Kemendagri, serta melakukan rotasi jabatan di Dinas PU untuk memaksimalkan kinerja pembangunan kota.

Berita Terkait

Ari Ashari Ilham Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka Makassar
Ari Ashari Ilham Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka
Eshin Usami Nur Rahman Dorong Penguatan Program Keluarga Berencana di Kota Makassar
A. Odhika Cakra Satriawan Bahas Penguatan Infrastruktur Drainase Bersama Dinas PU Makassar
Eshin Usami Nur Rahman Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Makassar
A. Odhika Cakra Satriawan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Dinas PU Makassar
Eshin Usami Nur Rahman Perkuat Pengawasan Tata Kelola Informasi Publik di Kota Makassar
Odhika Cakra Satriawan Perkuat Pengawasan Program Pemerintahan Daerah Bersama Dinas Pendidikan Makassar

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:00 WITA

Ari Ashari Ilham Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka Makassar

Sabtu, 21 November 2026 - 21:20 WITA

Ari Ashari Ilham Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka

Rabu, 18 November 2026 - 18:53 WITA

Eshin Usami Nur Rahman Dorong Penguatan Program Keluarga Berencana di Kota Makassar

Rabu, 18 November 2026 - 18:34 WITA

A. Odhika Cakra Satriawan Bahas Penguatan Infrastruktur Drainase Bersama Dinas PU Makassar

Selasa, 17 November 2026 - 21:52 WITA

Eshin Usami Nur Rahman Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Makassar

Berita Terbaru