Makassar, Talinews.com – Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan arah pembangunan daerah menuju tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan, menjaga kesinambungan kebijakan, serta memastikan setiap program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD 2027 memiliki peran penting sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029. Menurutnya, tahun 2027 merupakan fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan program prioritas yang telah dirancang dalam RPJMD.
“RKPD tidak boleh dimaknai sebagai dokumen tahunan semata, melainkan sebagai kompas pembangunan yang memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah,” ujar Munafri saat membuka forum yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Visi tersebut, kata dia, harus menjadi landasan utama dalam menyusun RKPD 2027 agar setiap kebijakan dan program perangkat daerah bergerak dalam satu arah yang sama.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan indikator kinerja yang terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan partisipatif melalui mekanisme top-down dan bottom-up dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara seimbang dalam dokumen perencanaan.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat dan disempurnakan, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” jelas Munafri.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini turut dihadiri unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD agar pembangunan Kota Makassar berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
