MAKASSAR, TALINEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025, serta LHP Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan kesiapan Pemkot Makassar untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan, aset, dan kinerja birokrasi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rekomendasi BPK kami jadikan rujukan strategis untuk pembenahan sistem pengelolaan keuangan, aset, serta peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurutnya, hasil pemeriksaan tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Munafri juga mengapresiasi pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK Perwakilan Sulsel di sejumlah daerah. Ia menilai, pemeriksaan tersebut mendorong pemerintah daerah agar setiap program berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta benar-benar menyentuh sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam menindaklanjuti temuan BPK, Pemkot Makassar telah menyusun rencana aksi (action plan) untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat sasaran dan tepat waktu. Ia berharap BPK Perwakilan Sulsel terus memberikan bimbingan dan arahan agar proses perbaikan berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa setiap pemeriksaan harus memberikan manfaat nyata dan nilai tambah bagi pemerintah daerah serta masyarakat. Ia menekankan bahwa LHP BPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk mendorong perbaikan berkelanjungan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Winner Franky juga menjelaskan sejumlah fokus pemeriksaan, mulai dari efektivitas manajemen aset daerah, pengelolaan PDAM, hingga kepatuhan pengelolaan pajak, retribusi, dan belanja daerah. Ia berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, sekaligus bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
