Wali Kota Makassar Turun ke Tamalanrea, Tegaskan Proyek PSEL Harus Utamakan Kepentingan Warga

Makassar, Talinews.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung menemui masyarakat di Kecamatan Tamalanrea untuk mendengarkan aspirasi warga terkait rencana pembangunan Proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar agar setiap pembangunan strategis berjalan selaras dengan kepentingan dan rasa aman masyarakat.

Dalam peninjauan di kawasan Grand Eterno, Kelurahan Parangloe, Munafri mendapati adanya kekhawatiran warga terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikelola PT Sarana Utama Synergy (PT SUS). Warga menilai lokasi proyek yang berdekatan dengan permukiman berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan, sehingga memicu penolakan sejak awal.

Menanggapi hal tersebut, Munafri menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan suara masyarakat. Ia memastikan Pemerintah Kota Makassar akan memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan pelaksana proyek dan warga setempat agar seluruh informasi disampaikan secara transparan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Pemerintah akan mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan. Semua harus dibicarakan secara terbuka. Jangan sampai investasi justru menimbulkan keresahan atau merugikan warga,” tegas Munafri saat berdialog dengan masyarakat.

Munafri juga menekankan bahwa proyek PSEL tidak akan dijalankan apabila belum ada kejelasan dan kesepakatan bersama. Bahkan, ia membuka opsi pemindahan lokasi proyek jika hasil dialog dan kajian menunjukkan potensi dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, perwakilan warga Tamalanrea menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wali Kota Makassar. Warga menegaskan penolakan mereka bukan terhadap program PSEL, melainkan terhadap lokasi pembangunan yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman. Pemerintah Kota Makassar pun berkomitmen menjadikan dialog lanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan demi memastikan pembangunan berjalan adil, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.