Makassar, Talinews.com — Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan langkah penyegaran birokrasi dengan melantik sejumlah pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Makassar. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025). Kegiatan berlangsung khidmat dan disaksikan jajaran Forkopimda Kota Makassar, perwakilan TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, dan tokoh masyarakat.
Langkah penyegaran organisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Munafri dalam sambutannya menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan strategi pembinaan aparatur agar birokrasi tetap dinamis dan profesional. “Pelantikan ini bagian dari penguatan sistem kerja pemerintahan. Pemerintah harus terus bergerak menyesuaikan tantangan zaman,” tegasnya.
Salah satu sosok yang menarik perhatian publik dalam pelantikan kali ini adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., seorang Jaksa Ahli Madya yang sebelumnya bertugas di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Ia resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar. Langkah ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Pemkot Makassar merekrut pejabat dari luar lingkup birokrasi daerah, khususnya dari institusi penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Dr. Asrul Alimina diharapkan mampu memperkuat sistem hukum dan penataan administrasi pemerintahan, termasuk pengamanan aset daerah serta penyelesaian persoalan pertanahan yang menjadi perhatian serius Pemkot Makassar. “Kami membutuhkan tim hukum yang tangguh untuk mengurai permasalahan aset dan dokumen hukum daerah. Pak Asrul kami hadirkan bukan untuk bekerja sendiri, tetapi memimpin kolaborasi lintas sektor,” jelas Munafri.
Selain di bidang hukum, rotasi juga dilakukan di sejumlah posisi strategis seperti Bagian Organisasi Tata Laksana, Dinas Damkar, dan Dinas Pertanahan. Wali Kota menegaskan bahwa rotasi bukanlah ukuran kinerja semata, tetapi bentuk penyegaran organisasi agar ritme kerja lebih solid dan terkoordinasi. “Yang sebelumnya bekerja baik, kita percayakan pada tugas strategis lainnya. Semua bagian harus saling menguatkan dan menutup celah kelemahan,” ujarnya.
Munafri menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja dengan hati, menjunjung tinggi integritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. “Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak. Yang ada adalah keikhlasan dalam pengabdian. Bekerjalah dengan komitmen dan niat tulus untuk masyarakat,” pesan Munafri. Dengan langkah penyegaran ini, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya memperkuat struktur hukum dan manajemen birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
