Fraksi PKS Dorong Percepatan Perda Penanggulangan HIV/AIDS dan LGBT di Makassar

- Penulis

Kamis, 18 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto:ist.

foto:ist.

Makassar, Talinews.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) segera menginisiasi pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang HIV/AIDS serta Perda terkait LGBT. Usulan ini muncul menyusul meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Makassar yang mencapai 454 kasus hingga Juni 2025, menjadikannya tertinggi di Sulawesi Selatan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengungkapkan dirinya telah mengikuti perkembangan rencana Pemkot merancang Perda Penanggulangan HIV/AIDS. Namun, ia berharap agar usul Fraksi PKS terkait Perda LGBT juga tetap dipertimbangkan. Menurutnya, dua regulasi tersebut harus digodok secara terpisah agar lebih fokus dalam implementasinya.

“Kalau saya, dua perda ini harus ada. Karena penyimpangan terbesar, menurut pemaparan Ibu Kadis Kesehatan, didapatkan dari faktor hubungan sesama jenis. Nah, ini kan masuk dalam ranah LGBT,” ujar Andi Hadi. Ia menegaskan, penyusunan Perda LGBT penting dilakukan selain Perda HIV/AIDS agar tidak menimbulkan masalah sosial yang lebih besar di masa depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa regulasi yang dimaksud bukan untuk mengkriminalisasi LGBT, melainkan untuk memberikan edukasi dan pembinaan. “Tujuannya agar pemerintah bisa hadir dalam memberikan pendampingan dan bukan mengucilkan mereka dari masyarakat. Edukasi menjadi kunci,” jelasnya.

Fraksi PKS juga menilai pentingnya regulasi penanggulangan HIV/AIDS, terutama di tengah maraknya seks bebas yang menjadi salah satu pemicu penyebaran virus. Andi Hadi menegaskan, dua rancangan Perda ini sebaiknya masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026, dengan Pemkot sebagai pengusul inisiatif. Bahkan, ia menyarankan agar Makassar bisa meniru regulasi serupa yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Makassar mencatat tren kasus HIV/AIDS dalam beberapa tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada 2023 tercatat 1.015 kasus dari 57.690 orang yang di-tracing, sementara tahun 2024 terdapat 925 kasus dari 48.139 orang yang di-tracing. Kepala Dinkes Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, menuturkan bahwa kasus terbaru di tahun 2025 didominasi oleh kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL).

Berita Terkait

Makassar Perkuat Program Lansia Berdaya, Wali Kota Munafri Ajak Kader KB Terus Jadi Garda Terdepan Pembangunan Keluarga
Wali Kota Makassar: Livin’ Fest 2025 Jadi Mesin Edukasi dan Penggerak Ekonomi Kota
Aliyah Mustika Ilham Dorong ASN Cerdas Finansial di Era Maraknya Aktivitas Keuangan Ilegal
Pemkot Makassar Apresiasi Juru Parkir Pengguna QRIS, Dorong Transformasi Pembayaran Digital
Pemkot Makassar Genjot Transformasi Digital, Appi Warning OPD Tinggalkan Sistem Manual
Pemkot–DPRD Sepakati KUA-PPAS 2026 Lebih Cepat, Program Prioritas Tetap Aman
Program Seragam Gratis Berlanjut, Munafri Salurkan Seragam, Tas, dan Tumbler untuk Siswa SD
Munafri Dampingi Menteri Pertanian RI di Rangkaian Jalan Sehat, Pasar Murah, dan Layanan Kesehatan Gratis KKSS

Berita Terkait

Jumat, 21 November 2025 - 10:09 WITA

Makassar Perkuat Program Lansia Berdaya, Wali Kota Munafri Ajak Kader KB Terus Jadi Garda Terdepan Pembangunan Keluarga

Kamis, 20 November 2025 - 16:27 WITA

Wali Kota Makassar: Livin’ Fest 2025 Jadi Mesin Edukasi dan Penggerak Ekonomi Kota

Rabu, 19 November 2025 - 14:03 WITA

Aliyah Mustika Ilham Dorong ASN Cerdas Finansial di Era Maraknya Aktivitas Keuangan Ilegal

Selasa, 18 November 2025 - 18:31 WITA

Pemkot Makassar Apresiasi Juru Parkir Pengguna QRIS, Dorong Transformasi Pembayaran Digital

Senin, 17 November 2025 - 21:31 WITA

Pemkot Makassar Genjot Transformasi Digital, Appi Warning OPD Tinggalkan Sistem Manual

Berita Terbaru