Pemerintah Pusat dan Pemkot Makassar Matangkan Rekonstruksi Gedung DPRD Pasca Kebakaran

Makassar, Talinews.com – Pasca kebakaran hebat yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus 2025, pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Makassar langsung bergerak cepat menyiapkan rencana pembangunan kembali. Langkah ini menjadi prioritas agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang.

Untuk mempercepat penanganan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, melakukan peninjauan langsung di lokasi pada Selasa (16/9/2025). Kunjungan tersebut didampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta sejumlah pejabat teknis Pemkot Makassar.

Dewi menegaskan bahwa gedung utama DPRD yang diresmikan sejak 1986 telah mengalami kerusakan berat dan sudah tidak sesuai dengan standar teknis konstruksi saat ini. “Standar bangunan era 1980-an berbeda jauh dengan ketentuan sekarang, mulai dari jalur evakuasi, skala gempa, hingga sistem pengaman kebakaran,” jelasnya. Karena itu, opsi rekonstruksi total direkomendasikan, sementara gedung tambahan yang baru dibangun tahun 2024 hanya membutuhkan rehabilitasi ringan.

Mengenai anggaran, pemerintah pusat dan Pemkot Makassar masih menghitung ulang kebutuhan biaya pembangunan. Sebelumnya, anggaran rehabilitasi diperkirakan Rp50–55 miliar. Namun dengan opsi rekonstruksi total, angka tersebut dipastikan akan bertambah signifikan. Proposal awal Pemkot Makassar mengusulkan pembangunan gedung baru senilai Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, tetapi keputusan final menunggu hasil evaluasi struktur dalam waktu sebulan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang modern, aman, dan representatif. “Kami ingin memastikan gedung baru ini bukan sekadar menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, serta sesuai dengan standar konstruksi terbaru,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya desain dengan jalur evakuasi memadai, material tahan kebakaran, hingga standar gempa terkini.

Sementara itu, untuk gedung tambahan yang hanya terdampak ringan, Kementerian PU menargetkan rehabilitasi selesai pada Desember 2025. Dengan begitu, pada awal 2026 gedung tersebut sudah dapat digunakan kembali. Kunjungan Dirjen Cipta Karya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah serius berkolaborasi dalam percepatan rekonstruksi agar DPRD Makassar segera memiliki gedung yang layak dan aman.