Makassar, Talinews.com – Di tengah percepatan transformasi digital yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, literasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini ditegaskan oleh Asisten Deputi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik, Deputi Bidang Koordinasi Kominfo Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Syaiful Garyadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (6/8).
“Transformasi digital memang kencang, tapi harus dibarengi dengan literasi digital. Karena masyarakat akan termakan informasi menyesatkan jika kurang literasi digital,” ujar Syaiful di hadapan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyelaraskan akselerasi digital dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengakses, memilah, dan memahami informasi.
Dalam kunjungan tersebut, Syaiful diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Andi Eka, Kepala Dinas Kesehatan Ishaq Iskandar, perwakilan Dinas Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Indri Assaf dan jajaran lainnya. Pertemuan ini menjadi momentum untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat literasi digital di Sulawesi Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syaiful mengingatkan bahwa rendahnya literasi digital dapat membuka celah bagi maraknya hoaks, judi online, pinjaman online ilegal (pinjol), hingga penyebaran aplikasi bodong (APK) yang merugikan masyarakat. Tanpa kemampuan dasar memilah informasi, masyarakat sangat rentan menjadi korban dari sisi gelap dunia digital yang kian agresif.
Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Kominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, menyebutkan bahwa literasi digital adalah kunci untuk menanggulangi ancaman siber yang semakin kompleks. Menurutnya, masyarakat dengan tingkat literasi digital tinggi lebih tahan terhadap manipulasi informasi, sedangkan yang minim pengetahuan digital lebih mudah terpapar hoaks dan penipuan daring.
Pernyataan ini, lanjut Sultan, menjadi refleksi perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan program literasi digital yang inklusif, adaptif, dan menyasar seluruh lapisan masyarakat. “Penguatan literasi digital bukan hanya tugas Kominfo, tapi menjadi kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan agar transformasi digital benar-benar membawa manfaat, bukan mudarat,” tegasnya.
