Makassar, Talinews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan. Acara tersebut berlangsung pada Senin, 26 Mei 2025, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, dan dihadiri oleh para kepala daerah serta pimpinan DPRD se-Sulawesi Selatan.
Kehadiran Supratman dalam agenda ini menunjukkan dukungan penuh DPRD Kota Makassar terhadap upaya penguatan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pentingnya peran lembaga legislatif dalam memastikan bahwa setiap proses pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. “Kami di DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip akuntabilitas,” ungkap Supratman.
Menurutnya, LHP yang diserahkan oleh BPK merupakan bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di masa mendatang. “Temuan dalam LHP menjadi acuan bersama untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Ini bagian dari upaya berkelanjutan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Supratman juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga audit negara dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan. Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat diperkuat agar hasil pemeriksaan dari BPK tidak hanya menjadi formalitas, tetapi ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Makassar juga menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus dioptimalkan guna memastikan penggunaan APBD berjalan efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Makassar,” tegasnya.
Dengan diterimanya hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024, DPRD Kota Makassar menyatakan kesiapan untuk terus mendampingi proses perbaikan tata kelola keuangan. “Kami percaya, dengan komitmen dan kerja sama yang solid, pengelolaan keuangan daerah akan semakin akuntabel dan berdampak positif bagi pembangunan kota,” tutup Supratman.
