DPRD Makassar Soroti Pelanggaran PT Saut, Potensi Penutupan Menguat

- Penulis

Kamis, 8 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, melakukan inspeksi mendadak ke PT Saut di Kawasan Industri Makassar (KIMA) setelah menerima laporan pelanggaran perizinan dan indikasi pencemaran lingkungan pada Kamis (08/05/2025). (FOTO:ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, melakukan inspeksi mendadak ke PT Saut di Kawasan Industri Makassar (KIMA) setelah menerima laporan pelanggaran perizinan dan indikasi pencemaran lingkungan pada Kamis (08/05/2025). (FOTO:ist)

Makassar, Talinews.com – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, melakukan inspeksi mendadak ke PT Saut di Kawasan Industri Makassar (KIMA) pada Kamis (08/05/2025) setelah menerima laporan pelanggaran perizinan dan indikasi pencemaran lingkungan. Kunjungan tersebut memunculkan kemungkinan langkah tegas, termasuk penghentian operasional perusahaan.

Dalam inspeksi tersebut, Andi menegaskan pentingnya perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. “Kami tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Jika PT Saut terbukti melanggar, penutupan bisa menjadi opsi terakhir,” ujarnya dengan tegas.

Selain isu lingkungan, DPRD juga menyoroti rendahnya serapan tenaga kerja lokal di kawasan industri tersebut. Dari data yang dihimpun, hanya sekitar 30 persen pekerja berasal dari Kota Makassar, sementara sisanya berasal dari luar daerah. Hal ini menjadi sorotan mengingat angka pengangguran lokal yang masih tinggi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Nurhadi Abdullah, mendesak agar ada regulasi yang mengharuskan perusahaan di KIMA memprioritaskan warga lokal. “Jika perusahaan tidak mematuhi aturan, pemerintah harus memberikan sanksi tegas,” tegasnya. Ia juga mengusulkan agar perusahaan wajib mempekerjakan minimal 60 persen tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Selain itu, Komisi B DPRD Makassar turut menyoroti persoalan biaya Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) yang dianggap memberatkan. Ketua Komisi B, Erick Horas, menyebutkan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar para pengusaha merasa aman dan nyaman menjalankan bisnisnya di kawasan ini.

DPRD Makassar menegaskan akan terus mengawasi jalannya aktivitas industri di KIMA demi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Berita Terkait

Ari Ashari Ilham Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka Makassar
Ari Ashari Ilham Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka
Eshin Usami Nur Rahman Dorong Penguatan Program Keluarga Berencana di Kota Makassar
A. Odhika Cakra Satriawan Bahas Penguatan Infrastruktur Drainase Bersama Dinas PU Makassar
Eshin Usami Nur Rahman Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Makassar
A. Odhika Cakra Satriawan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Dinas PU Makassar
Eshin Usami Nur Rahman Perkuat Pengawasan Tata Kelola Informasi Publik di Kota Makassar
Odhika Cakra Satriawan Perkuat Pengawasan Program Pemerintahan Daerah Bersama Dinas Pendidikan Makassar

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:00 WITA

Ari Ashari Ilham Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka Makassar

Sabtu, 21 November 2026 - 21:20 WITA

Ari Ashari Ilham Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Kelurahan Tanjung Merdeka

Rabu, 18 November 2026 - 18:53 WITA

Eshin Usami Nur Rahman Dorong Penguatan Program Keluarga Berencana di Kota Makassar

Rabu, 18 November 2026 - 18:34 WITA

A. Odhika Cakra Satriawan Bahas Penguatan Infrastruktur Drainase Bersama Dinas PU Makassar

Selasa, 17 November 2026 - 21:52 WITA

Eshin Usami Nur Rahman Akan Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Makassar

Berita Terbaru