Makassar, Talinews.com – Rombongan DPRD Kota Palopo melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Makassar pada Rabu (19/03/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi D ini membahas efektivitas program kerja dewan serta langkah-langkah efisiensi anggaran menjelang tahun 2025. Kunjungan ini disambut hangat oleh Anggota Komisi D DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, yang menilai kegiatan tersebut sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Dalam diskusi tersebut, Andi Suhada menegaskan pentingnya sinergi antar daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan tepat sasaran. “Kami berharap kunjungan ini menjadi wadah bertukar pengalaman dan strategi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Andi Suhada. Selain berbagi pengalaman, kedua belah pihak juga mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi program prioritas daerah.
Sebagai informasi, Sekretaris DPRD Palopo, Taufiq, pada 23 Februari 2025, mengungkapkan bahwa anggaran DPRD Palopo mengalami pemangkasan sebesar Rp3,7 miliar. Pemotongan tersebut meliputi biaya perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor, hingga kegiatan bimbingan teknis, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, DPRD Makassar telah menetapkan APBD 2025 sebesar Rp5,7 triliun pada 25 November 2024 lalu. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, dalam keterangannya menyebutkan, “Penetapan APBD ini merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.” Dengan alokasi anggaran tersebut, diharapkan program-program prioritas dapat berjalan lebih efektif.
Melalui pertemuan ini, DPRD Palopo dan DPRD Makassar sepakat untuk terus memperkuat kerja sama, saling berbagi praktik terbaik, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kedua belah pihak optimistis bahwa kolaborasi semacam ini akan berdampak positif terhadap kualitas pembangunan daerah dan pelayanan publik ke depan.
