DPRD Makassar Tetapkan Appi-Aliyah Sebagai Wali Kota dan Wawali, Simbol Stabilitas Politik Daerah

Makassar, Talinews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna pengumuman penetapan pasangan terpilih Munafri Arifuddin (Appi) dan Fatmawati Aliyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025–2030. Paripurna ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses demokrasi yang menunjukkan peran strategis DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan menyampaikan bahwa lembaganya menjalankan amanah konstitusi dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. “Kami di DPRD menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab demi menjaga legitimasi kepemimpinan yang terpilih melalui proses demokrasi,” ujar Rudianto.

Pengumuman resmi ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menyerahkan surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih. DPRD kemudian menindaklanjuti dengan menggelar paripurna sebagai bentuk penghormatan terhadap prosedur dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal bagi seluruh elemen masyarakat dan birokrasi bahwa pemerintahan baru segera dimulai.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses transisi kepemimpinan agar berjalan lancar dan tanpa hambatan. “DPRD bukan hanya pengesah, tapi juga pengawal. Kami akan memastikan kesinambungan pemerintahan berlangsung demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Kehadiran hampir seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan soliditas internal DPRD dalam menyikapi hasil Pilkada. Tidak hanya menjadi forum administratif, paripurna ini juga menegaskan posisi DPRD sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas politik lokal pasca pemilu.

Dengan ditetapkannya Appi-Aliyah, DPRD Makassar kini mengalihkan fokusnya pada pengawasan program kerja pemerintahan yang akan datang. Fungsi check and balance antara legislatif dan eksekutif diharapkan semakin kuat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.